GARUT, INFOPARLEMEN.COM – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengapresiasi masyarakat yang proaktif dan mendukung pembangunan Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap (Getaci).
Untuk kelancaran pembangunan Tol Getaci ini, Wagub meminta masyarakat untuk tidak menjual tanahnya kepada makelar. “Jadi saya minta pada masyarakat Tasik, Garut, Bandung untuk tidak menjual tanahnya ke makelar sebelum ada transaksi dengan kami supaya tidak berabe di saat yang akan datang,” kata Uu.
Wagub juga mengapresaisi adanya permintaan masyarakat untuk turut serta berdagang di rest area nantinya. Setiap daerah mempunyai kuliner dan kerajinan yang berbeda yang tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Alhamdulillah masyarakat bisa menerima dengan baik, bahkan apa yang disampaikan oleh saya akan dilaksanakan dengan baik. Sehingga kami memiliki keyakinan pembebasan tanah Getaci tidak ada kendala, itu khusnudzon kami,” kata Wagub saat meninjau calon lokasi Tol Getaci di Desa Talagasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jumat (11/2/2022).
Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, pembanguan Jalan Tol Getaci akan dimulai Maret 2022. Tahap pertama pembangunan tol diestimasi akan selesai pada 2024, mulai dari Gedebage – Garut Utara – Tasikmalaya.
Jalan yang akan dilalui yaitu dari Gedebage, kemudian exit tol beberapa tempat dan sampai Kota Tasikmalaya, persisnya di Jalan Suaka. Nanti tahap yang selanjutnya dari Tasikmalaya ke Cilacap.
“Mohon doa restu sehingga pembangunan (tol) yang diidam-idamkan masyarakat bisa cepat selesai,” ujar Uu dengan harapan Tol Getaci selesai sesuai rencana.
Menurut Uu, pada hakikatnya jalan tol ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain untuk mempermudah transportasi, juga dapat meningkatkan perekonomian daerah.
“Saya tidak berharap Tol Getaci ini kejadian Bocimi sama Cisumdawu. Maka pengertian dari masyarakat yang diharapkan termasuk sosialisasi yang lebih awal dan lebih jelas pada masyarakat, masalah teknis tentang pembebasan tanah,” imbuhnya.
Uu mengimbau masyarakat yang terkena dampak untuk melepaskan lahannya dengan harga wajar demi sukses proyek nasional. Lalu pada saat pembangunan diharapkan jangan ada gangguan yang menghambat prosesnya.
“Karena harga yang sudah ditentukan, kami punya payung hukumnya. Jangan sampai tanah 1 hektar asalnya milik 20 orang, karena teu kuat hoyong artos tipayun, kemudian dijual kepada makelar tinggal milik satu orang. Satu orang tersebut orang yang bonafide, banyak duitnya, dan kadang yang seperti ini sulit akhirnya lahan sulit dibebaskan oleh kami,” kata Wagub.
Wagub menegaskan, masyarakat yang dapat ganti untung agar memanfaatkan uangnya untuk kepentingan produktif dan jangan dihabiskan untuk foya- foya bak orang kaya baru. Uu menyarankan agar uangnya dipakai beli tanah lagi untuk investasi atau usaha jika sudah mantap.
Untuk menyiapkan mental, Wagub meminta pemda setempat mengadakan penyuluhan bagi warga. “Tidak tertutup kemungkinan nanti akan ada bimbingan, akan ada penyuluhan supaya uang itu bermanfaat,” tegas Wagub. (Inpra)
