BANDUNG, INFOPARLEMEN.COM – Komisi I DPRD Jawa Barat mendukung dan mendorong agar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat meningkatkan pengawasan terhadap program penyiaran yang ada di televisi maupun radio.
Anggota Komisi I DPRD Jabar H Arif Hamid Rahman mengatakan, pengawasan terhadap program penyiaran TV dan Radio sangat penting agar dapat semua program yang disiarkan tidak bertentangan dengan norma-norma agama dan social, serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
“KPID Jabar selaku mitra kerja Komisi I, kita melihat bahwa selama ini KPID Jabar sudah dapat menjalankan tupoksinya sesuai dengan koridornya. Namun, ke depan kita harapkan juga KPIDJabar terus meningkatkan fungsi pengawasan,” tegas Arif Hamid Rahman saat menjadi narasumber pada acara talkshow yang digelar KPID Jabar menyoal ‘Pengawasan Semesta’ di stasiun Radio Maya 98 FM, Kamis (16/6/ 2022).
Dikatakannya, Komisi I juga mengapresiasi kinerja KPID Jawa Barat yang terus bekerja optimal dan tegas dalam menegakkan regulasi yang berlaku.
“Terdapat banyak pelaporan yang masuk dan kami terima, dan dari sejumlah laporan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan sejauh ini secara tegas sudah ditindaklanjuti oleh KPID Jawa Barat,” terangnya.
Pihaknya juga KPID Jawa Barat terutama dalam hal pengawasan dan perjuangannya menyukseskan Analog Switch Off di Jawa Barat.
Ketua KPID Jawa Barat Dr Adiyana Slamet yang hadir pada acara talkshow ini menyampaikan, bahwa selama ini KPID telah melakukan teguran kepada lembaga penyiaran dalam upaya menegakkan regulasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
“Teguran kita sampaikan kepada 58 lembaga penyiaran berkaitan dengan penyalahgunaan frekuensi untuk kepentingan non publik dan juga berkaitan dengan masalah penghormatan terhadap perempuan,” tandasnya. (GinSu)
