BANDUNG, INFOPARLEMEN.COM – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Universitas Alma Ata Yogyakarta pada tanggal 16-19 September 2022 yang diwarnai kericuhan. Mukernas ini tidak menghasilkan keputusan apapun terkait program kerja.
Kericuhan Mukernas sampai ke telinga Majelis Pembina Nasional (Mabimnas) BEM PTNU. Mabimnas melakukan koordinasi kepada Presedium Nasional (Presnas) BEM PTNU untuk memastikan apa yang telah terjadi di acara Mukernas tersebut.
Setelah dikonfirmasi oleh salah satu Mabimnas, Presnas Wahyu Alfajri juga mengiyakan kericuhan Mukernas ini. Jajaran Mabimnas melakukan koordinasi sehingga mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan acara Mukernas tersebut. Mukernas dibubarkan secara tegas dengan dikeluarkannya surat keputusan dari Mabimnas.
Mabimnas akan memanggil Panitia Penyelenggara Mukernas dan Presnas BEM PTNU untuk menindaklanjuti kericuhan demi kebaikan dan keberlangsungan BEM PTNU ke depan.
Mabimnas memandang bahwa Kader Nahdliyin tidak ada yang tidak patuh terhadap aturan (AD/ART) dan yang merusak dapur sendiri, kecuali ada faktor x.
Dhohir SH mengatakan, “Saya selaku Mabimnas BEM PTNU akan memanggil Panitia Pelaksana Acara Mukernas BEM PTNU tersebut, berikut Wahyu Alfajri selaku Presnas untuk dimintai keterangan. Masak iya Kader Nahdliyin khususnya kader BEM PTNU tidak patuh terhadap aturan yang mereka buat sendiri.”
Mabimnas juga menegaskan bahwa Mabimnas sudah melayakan surat keputusan agar acara dihentikan. “Kami dari Mabimnas sudah mengeluarkan surat keputusan. Jadi apa yang disahkan di acara tersebut tidak ada kekuatan hukum apapun,” tegas Dhohir.
Selain itu, Mabimnas juga meminta seluruh kader BEM PTNU untuk membaca kembali dengan teliti AD/ART hasil kongres di Bojonegoro tersebut. (Red-Inpar)
