BANDUNG, INFOPARLEMEN.COM – Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat (Jabar) Daddy Rohanady mengatakan, dalam peningkatan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga di Jabar sangat dibutuhkan sinergitas.
Hal ini dikarenakan pos anggaran untuk peningkatan RERT Jabar boleh dibilang hampir nol. “Padahal, setiap DPRD reses, bisa dipastikan permintaan sambungan lisrtik masih ada,” jelas Daddy, dewan dari Dapil Jabar XII (Cirebon dan Indramayu) ini.
Dengan adanya Program Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Daerah Terpencil dan Pedesaan di Jabar merupakan salah satu bentuk sinergitas. “Saya kira ini salah satu bukti bahwa kolaborasi atau sinergitas sangat dibutuhkan, termasuk dalam peningkatan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (RERT) di Jawa Barat,” kata Daddy menanggapi Program Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Daerah Terpencil dan Pedesaan.
Program ini diinisiasi oleh Kementerian ESDM bagi masyarakat kurang mampu yang rumahnya belum teraliri listrik. Salah satu daerah yang mendapat Program Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Daerah Terpencil dan Pedesaan di Jabar adalah Desa Mekarjaya, Kabupaten Bandung Barat.
Program Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Daerah Terpencil dan Pedesaan ini merupakan program bantuan instalasi listrik gratis dari kegiatan Corporate Social Responsibility dari perusahaan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berpartisipasi dalam Program Bantuan Pasang Listrik Baru (BPBL).
“RERT Jabar memang sudah 99% lebih. Namun, 1% tersisa itu artinya masih sekutar 500.000 jiwa belum menikmati listriknya secara mandiri,” papar Daddy kepada InfoParlemen.com, Rabu (16/11/2022).
Daddy menambahkan, bisa jadi mereka sudah menikmati listrik tetapi sambungannya via adik, kakak, atau orang tuanya. “Sekali lagi, artinya mereka masih membutuhkan bantuan sambungan,” ungkap Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jabar ini.
Diakui Daddy, memang masalah peningkatan rasio elektrifikasi ini cukup kompleks. Selain alokasi anggaran di Dinas ESDM Jabar yang relatif kecil, ada masalah teknis di lapangan.
“Mayoritas masyarakat yang meminta sambungan listrik itu cukup jauh dari jangkauan PLN. Pihak PLN merasa berat kalau harus memasang tiang baru dan menarik saluran jika hanya untuk 2-3 rumah. Cost-nya terlalu besar,” ungkapnya.
Namun, tambah Daddy, itu semua tetap menjadi PR semua pihak. “Bukankah mereka juga anak bangsa Indonesia yang berhak mendapat pelayanan di bidang listrik seperti kita semua?” tegasnya. (GinSu)
