Komisi II Soroti Anggaran Pelatihan Masyarakat Penghasil Hutan Minim

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Lina Ruslinawati memimpin kunjungan kerja Komisi di UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon. (Foto: Hms DPRD Jabar)

Kabupaten Cirebon, Infoparlemen.com – Komisi II DPRD Jawa Barat menyoroti anggaran pelayanan pelatihan bagi masyarakat penghasil hutan yang minim.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Lina Ruslinawati, berdasarkan hasil kunjungan kerja di UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon, Senin (5/6/2023), pihaknya menyebut ada salah satu masalah yang perlu menjadi perhatian khusus yakni terkait fasilitas pelatihan bagi masyarakat penghasil hutan.

Lina menilai UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon tersebut hanya memiliki satu tugas pokok dan fungsi yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat penghasil hutan melalui kegiatan pelatihan pemberdayaan secara berkala.

“Intinya UPTD ini ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak ada beban keuangan. Yang ada bagaimana untuk mengedukasi masyarakat yang memiliki kegiatan usaha atau mencari penghasilan di sekitar hutan biar mereka sejahtera, mereka diberikan pelatihan dari mulai budidaya on farm sampai off farm,” terang Lina saat memimpin kunjungan kerja Komisi di UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon.

Bacaan Lainnya

Tak hanya pelatihan terkait pengelolaannya saja, tetapi pemerintah melalui UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan itu memberikan pembinaan terkait cara memasarkan produk agar bisa diterima di masyarakat secara luas.

“Pemasarannya ikut serta diberikan pelatihan biar produk mereka yang dibudidayakan atau dihasilkan di hutan itu bisa diterima di pasar secara luas dan juga memiliki nilai jual yang tinggi. Tentu saja ini akan berimbas terhadap penghasilan masyarakat yang akan meningkat ketika produk mereka tersebut dipasarkan secara luas,” tutur Lina.

Lina juga menyoroti workshop pelatihan yang berada di UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan yang kurang mumpuni untuk melaksanakan pembinaan.

Lina berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memperhatikan anggaran untuk dialokasikan terhadap fasilitas yang menunjang kegiatan pelatihan bagi masyarakat.

“Perlu support anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar berjalan dengan baik, biar program berjalan dengan baik dengan didukung fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan,” tegas Lina. (GinSu)

Pos terkait