Kepala Bagian Program dan Keuangan DPRD Provinsi Jawa Barat Arip Ahmad Ripai bersama Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI.
Bandung, Infoparlemen.com – Sekretariat DPRD (Sekwan) Jawa Barat bersama Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI membahas pelaksanaan digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa.
Diskusi ini bertujuan untuk saling berbagi pengalaman dalam meningkatkan efektivitas dalam proses pengadaan yang menunjang kinerja anggota dewan.
Kepala Bagian Program dan Keuangan DPRD Provinsi Jawa Barat Arip Ahmad Ripai menyampaikan bahwa transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap proses berjalan lebih cepat, efisien, dan transparan.
“Tujuan utama dari digitalisasi itu sendiri adalah untuk mempercepat proses layanan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan anggota DPR RI dan DPRD, sehingga efektivitas pelaksanaan tugas dapat terus meningkat,” ujar Arip Ahmad Ripai, Kota Bandung, Jumat (14/03/2025).
DPRD Jawa Barat sendiri telah menerapkan aplikasi SI MANDOR yang berfungsi untuk menyeleksi vendor berdasarkan kriteria tertentu, termasuk modal awal dan kelayakan sebagai mitra pengadaan.
“Kami di Sekretariat DPRD Jawa Barat memiliki sistem yang memungkinkan seleksi vendor lebih ketat dan transparan. Data-data vendor yang masuk ke dalam SI MANDOR dapat membantu memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar memenuhi kriteria yang dapat menjadi mitra pengadaan,” ujarnya.
Arip Ahmad Ripai juga menekankan bahwa transparansi dalam pengadaan barang dan jasa harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi kendala.
“Kita harus memastikan bahwa transparansi benar-benar mendukung pelaksanaan kegiatan, bukan malah menjadi bumerang. Dengan sistem yang terbuka, proses pengadaan akan lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara DPRD Jawa Barat dan DPR RI dalam mengadopsi teknologi untuk pengelolaan pemerintahan yang lebih modern, profesional, dan akuntabel.
