Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady.
Bandung, Infoparlemen.com – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady menegaskan, peningkatan belanja modal Jawa Barat dari Rp1,7 triliun menjadi Rp5 triliun dalam pergeseran APBD 2025 harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat menekan kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi di berbagai wilayah Jawa Barat,” kata Daddy dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XII (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Indramayu kepada Infoparlemen.com, Jumat (23/5/2025).
Daddy yang merupakan tokoh politik Partai Gerindra Jawa Barat ini menjelaskan, peningkatan anggaran infrastruktur jalan dari Rp700 miliar menjadi Rp2,4 triliun haarus juga menjadi fokus dalam RPJMD Jabar 2025–2029.
Selain mengandalkan anggaran APBD, Daddy juga mendorong Pemdaprov Jawa Barat untuk menggali skema pembiayaan alternatif untuk pembangunan. Pembiayaan alternatif ini dapat dilakukan melalui harmonisasi anggaran dengan pemerintah kabupaten/kota serta kerja sama dengan lembaga pengelola ekonomi.
Sebab menurut Daddy, pengentasan kemiskinan ekstrem, pengurangan pengangguran, dan pembangunan infrastruktur bukan hanya tanggung jawab Provinsi Jawa Baraat, melainkan juga pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat.
Agenda pengentasan kesenjangan dan pembangunan wilayah ini menjadi bagian penting dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2025–2029.
Pembangunan Infrastruktur Jalan Jabar Rampung 2027
Pemda Provinsi Jawa Barat menargetkan pembangunan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Jabar rampung pada 2027. Hal itu dikemukakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara Pemdaprov Jabar dengan Kejaksaan Tinggi Jabar di Bale Pakuan, Kota Bandung, Selasa (15/4/2025).
Pada kesempatan itu, Pemdaprov Jabar juga melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan 27 Pemda Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum pada Ruas Jalan Provinsi di Jawa Barat.
Dedi menyatakan, pembangunan jalan mulus hingga pelosok desa di seluruh wilayah Jabar ditargetkan rampung pada 2027 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa.
“Target saya di 2027 seluruh jalan di Jawa Barat, jalan nasional, jalan tol, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa terkoneksi dengan baik dalam keadaan mulus dan nanti itu melahirkan sirkulasi ekonomi,” ujar Dedi.
Untuk itu, KDM sapaan akrab Gubernur Dedi Mulyadi memastikan, pendapatan keseluruhan dari pajak kendaraan bermotor akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Jabar.
“Totalitas pendapatan pajak kendaraan bermotor harus 100 persen untuk infrastruktur jalan, kemudian infrastruktur jalan di dalamnya ada marka jalan, PJU, CCTV, dan berbagai perlengkapan taman lainnya yang membuat kenyamanan bagi pengguna jalan,” imbuhnya.
Ia pun menilai, penandatanganan MoU dengan Kejaksaan Tinggi menjadi bukti konkret Pemdaprov Jabar dalam hal pendampingan ketika melakukan pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Barat.
“Hari ini kita bikin MoU antara Kejaksaan Tinggi dengan Pemda Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri dengan Bupati/Wali Kota. Payung hukum dan pendampingnya sudah jelas,” pungkas Dedi.
