Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady.
Bandung, Infoparlemen.com – Gerindra mendukung prinsip Penangkapan Ikan Terukur (PIT) sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan mencegah overfishing. Prinsip ini untuk menjaga ekosistem laut dan pesisir yang sehat dan produktif.
“Namun kami menolak jika kebijakan ini hanya rapi di atas kertas, tetapi menyulitkan nelayan kecil di lapangan,” kata Daddy Rohanady, Anggota DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Kabupaten Indramayu, Cirebon dan Kota Cirebon.
Daddy menegaskan, regulasi kuota, zonasi, dan kewajiban teknologi pemantauan harus diatur dengan adil, proporsional, dan tidak menjebak nelayan tradisional dalam biaya baru yang tidak sanggup mereka tanggung.
Program PIT berbasis kuota akan diberlakukan penuh per 1 Januari 2026, menjadi salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga ekosistem perairan sekaligus mendorong ekonomi kelautan.
Daddy menambahkan, Gerindra berkomitmen mengawal kebijakan PIT agar benar-benar seimbang antara kelestarian dan keadilan sosial: subsidi dan insentif teknologi untuk kapal kecil, penyederhanaan birokrasi kuota, penguatan koperasi nelayan, serta pelibatan nelayan sebagai mitra pengawas sumber daya ikan. Laut adalah ruang hidup rakyat, bukan hanya arena bisnis segelintir pelaku besar.
