Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan.
Bandung, Infoparlemen.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) Iwan Suryawan menyampaikan, DPRD Jabar mendukung langkah siaga darurat dan reboisasi yang digagas pemerintah.
Selain siaga darurat dan reboisasi, Iwan juga menekankan pentingnya penertiban tata ruang dan pengawasan izin di kawasan resapan.
Menurut tokoh politik PKS Jabar ini, keselamatan warga, pemulihan lingkungan, dan stabilitas ekonomi harus berjalan beriringan agar Jabar benar-benar siap menghadapi bencana yang terus berulang.
DPRD Jabar juga mengapresiasi Gubernur Jabar yang mengalokasikan dana sebesar Rp20 milyar untuk siaga darurat dan menggagas reboisasi berbasis insentif. Program yang menggaji warga dengan menanam pohon.
Dijelaskan Iwan, kebijakan ini tepat untuk memulihkan hutan dan juga memperkuat ekonomi masyarakat sekitar.
Iwan menegaskan, mitigasi jangka panjang butuh ketegasan tata ruang. Dukungan anggaran saja tidak akan cukup jika pembangunan di hulu tetap dibiarkan.
Iwan meminta audit total perijinan di kawasan resapan seperti Kawasan Bandung Utara (KBU) dan Puncak tempat vila ilegal terus muncul.
“Kita perlu audit total terhadap ijin ijin yang dikeluarkan, di kawasan resapan seperti KBU dan Puncak percuma kita tanam pohon, jika di hulu masih terus dibangun vila ilegal,” kata Iwan di Bandung, Kamis (04/12/2025).
Bencana bukan hanya persoalan sosial, dampaknya langsung terasa di kantong masyarakat. BPS jabar catat lonjakan inflasi pangan akibat lahan pertanian rusak. Distribusi tersendat, akses jalan putus.
DPRD Jabar juga mendorong agar kerugian ekonomi ini dimasukan sebagai dasar perencanaan APBD mitigasi.
DPRD jabar menekankan pentingnya langkah pencegahan struktural. Penegakkan tata ruang dan reboisasi berkelanjutan agar Jabar lebih siap menghadapi bencana di masa depan
