MAKASSAR, InfoParlemen.com – Dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker), Komisi V DPR RI meninjau pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh pemerintah di Makassar.
Rombongan Komisi V yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meninjau Jalan Nasional Maros, Bypass Mamminasata, dan Tol Layang Andi Pangeran Pettarani (A.P Pettarani) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (15/02/21).
Komisi V DPR RI juga turut meninjau Jalan Tol Ujung Pandang seksi 3 (Jalan Tol Layang A.P Pettarani) sepanjang 4,3 km yang telah dibangun sejak April 2018 – September 2020 dengan biaya sebesar Rp. 2,31 triliun dan siap untuk diresmikan.
“Tujuan kami melakukan Kunker adalah untuk meninjau dan melihat langsung kondisi di lapangan. Prioritas kami adalah program yang telah sekian tahun dikerjakan, tapi tidak juga rampung maka akan dicarikan penyelesaian permasalahan baik Jalan Nasional Maros dan Bypass Mamminasata,” pungkas Andi.
Dalam kunjungannya, Komisi V DPR RI berharap semua program strategis nasional bisa segera selesai sehingga dapat langsung memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kegiatan Kunker Reses Komisi V DPR tersebut, turut hadir mendampingi rombongan yakni Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan Sulawesi Selatan Thabrani, Kepala Sub Direktorat Wilayah III Direktorat Irigasi dan Rawa Asmelita, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Adenan Rasyid, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan Ahmad Asiri, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III Sugiharjo, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan Hasrawati Rahim, Plt. Anggota BPJT Unsur Kementerian PUPR Mahbullah Nurdin, dan beserta jajaran masing-masing.
Dalam Kunker Reses Komisi V tersebut tersebut, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga yang diwakili oleh Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Thomas Setiabudi Aden mengatakan, Preservasi Jalan Makassar – Maros masih memiliki anggaran yang terbatas.
Oleh karenanya, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga mengajukan usulan dana tambahan menggunakan skema Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN).
“Untuk Jalan Makassar – Maros, upaya perbaikan masih menghadapi kendala. Kementerian PUPR akan memberikan laporan kepada Komisi V DPR kenapa jalan itu selalu rusak, anggaran perbaikan dan sebagainya. Tahun ini alokasinya hanya Rp14 miliar untuk 97,95 km, memang sangat terbatas. Kita sudah mengusulkan dana SBSN dari Kemenkeu. Kita berharap di pertengahan atau akhir 2021 bisa turun, sehingga bisa dimulai pada 2022,” ujar Thomas, dikutip InfoParlemen dari pu.go.id.
Sedangkan mengenai kendala pembangunan Bypass Mamminasata, Thomas mengatakan, pembangunan untuk segmen II akan dibiayai dengan sistem Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).
“Pengoperasiannya di segmen I yang sudah dibangun dengan APBN yaitu mulai Maros. Untuk segmen II akan kita gunakan KPBU mulai dari Km 13+750 sampai km 48 di Takallar. Dengan selesainya bypass ini diharapkan perkembangan metropolitas Makassar – Maros menjadi lebih baik. Kita berharap KPBU bisa cepat terwujud,” ujarnya.
Jalan nasional di Sulawesi Selatan memiliki total panjang 1.745,92 km, di mana terdapat 1.647,89 km (94,30%) dalam kondisi mantap. Pada tahun anggaran 2021, alokasi dana dalam penanganan jalan dan jembatan di Sulawesi Selatan sebesar Rp 832,50 miliar.
Adapun Preservasi Jalan dan Jembatan Maros – Bts. Pangkep dan Maros – Bts. Kab. Bone sepanjang 97,95 km dilaksanakan sejak bulan Januari – Desember 2021 dengan biaya sebesar Rp. 14,04 miliar dan progres fisik saat ini 2,02%.
Sementara itu, pembangunan Jalan dan Jembatan Bypass Mamminasata sepanjang 13,75 km dilaksanakan sejak tahun 2015 – 2019 dengan biaya sebesar Rp. 245,86 miliar dan progres fisik 67,62%. (RedInpar)
