BANDUNG, INFOPARLEMEN.COM – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Abdul Harris Bobihoe menerima secara langsung aspirasi dari Majelis Adat Sunda dan Aliansi Komunitas Budaya Jabar di depan Gedung DPRD Jabar, Kamis (21/10/2021).
Majelis Adat Sunda melakukan orasi di depan Kantor DPRD Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasinya mengenai keberatannya terhadap swastanisasi berbagai lahan kabuyutan dan kawasan sakral seluruh Jawa Barat.
Majelis Adat Sunda ini menuntut agar DPRD Jawa Barat meneruskan permintaannya untuk menghentikan swastanisasi di tanah kabuyutan seluruh Jawa Barat dan meminta untuk menyelamatkan Kebun Raya Bogor dan mengembalikan kepada fungsi awal yaitu fungsi konservasi dan cagar budaya.
Abdul Harris Bobihoe mengatakan, Komisi V DPRD Jawa Barat akan bersama Majelis Adat Sunda untuk menolak pembangunan di beberapa kawasan adat Sunda terutama di Kota Bogor.
“Kita akan bahas dan melibatkan masyarakat adat Sunda. Karena dalam membangun kita perlu filosofi adat budaya,” kata Abdul Harris di kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (21/10/2021).
Komisi V juga akan menyurati Gubernur Jawa Barat untuk ikut menghentikan beberapa proyek yang menurutnya merusak kawasan adat di Kota Bogor.
“Kami akan menyurati serta membahas lebih lanjut pembangunan-pembangunan proyek yang tengah berjalan saat ini,” ujarnya.
Harris menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam membuat peraturan daerah yang dapat dirasakan bagi semua kalangan masyarakat
“Saya juga paham, bapak-bapak berjuang bukan untuk bapak-bapak, tapi untuk anak cucu kita nantinya. Kami juga akan terus minta masukan dari masyarakat Sunda, supaya nantinya peraturan yang lahir dan adil bagi seluruh masyarakat,” tutupnya. (Bill)
