Bandung, Infoparlemen.com – Komisi V DPRD Jawa Barat meminta pengurangan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) dikaji ulang terutama di kota-kota besar, mengingat sumber biaya pendidikan berasal dari APBN, APBD, dan dana masyarakat.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya ketika menerima audiensi dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan terkait BOPD di ruang rapat Komisi V Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (15/02/2023).
Wakil Ketua Komisi V ini mengatakan, persoalan BOPD ini cukup rumit, karena terjadi pengurangan BOPD. Pengurangan ini berpengaruh pada kebijakan struktur pembiayaan pendidikan yang harusnya digratiskan tetapi anggarannya dikurangi. Hal tersebut harus mendapatkan kajian mendalam.
Abdul Hadi juga mengimbau perlu adanya proses kurasi agar yang ditekankan untuk dana masyarakat ialah orangtua yang mampu, dan perlu adanya pengawalan terhadap orang tua yang mampu agar tidak mengaku tidak mampu. (GinSu)
