Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady dalam penyampaian pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Jawa Barat TA 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat.
Kota Bandung, Infoparlemen.com – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Jawa Barat menekankan pentingnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2027 tidak hanya berorientasi pada besaran anggaran dan realisasi penyerapan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady dalam penyampaian pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Jawa Barat TA 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat, 30 Oktober 2026.
“Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat berpandangan, APBD merupakan instrumen strategis pembangunan daerah, pemerataan kesejahteraan, sekaligus bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan APBD harus diukur dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perbaikan infrastruktur, serta pemerataan pembangunan antar wilayah,” tutur Daddy Rohanady, Kota Bandung.
Lebih lanjut Daddy Rohanady mengatakan, Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat menegaskan setiap rupiah dari APBD harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya. Setiap program harus memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat Jawa Barat.
“Kami memberikan sejumlah catatan strategis terhadap rancangan struktur APBD 2027. Salah satu perhatian utama adalah penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian fiskal,” tegas Daddy Rohanady.
Catatan strategis tersebut diantaranya; soal target PAD sebesar Rp18,211 triliun, pemerintah diminta memastikan bahwa target tersebut disusun berdasarkan potensi riil dan perhitungan yang realistis.
“Optimalisasi pendapatan perlu dilakukan melalui perbaikan administrasi perpajakan, digitalisasi pelayanan, integrasi data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penertiban potensi kebocoran penerimaan,” katanya.
Selain itu, Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat mendorong optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan daerah. Upaya peningkatan PAD tersebut diharapkan tidak membebani masyarakat kecil maupun pelaku usaha yang sedang mempertahankan keberlangsungan usahanya.
“Kami juga menyoroti ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Dengan target pendapatan transfer sekitar Rp10,9 triliun, Pemprov Jabar diminta menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi perubahan alokasi maupun keterlambatan penyaluran dana transfer,” pintanya.
Sementara pada aspek belanja, Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap komposisi belanja operasi agar lebih efisien, produktif, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
“Belanja rutin dan administratif dinilai perlu dikelola secara disiplin. Sementara anggaran yang secara langsung mendukung pelayanan masyarakat, produktivitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur harus memperoleh perhatian memadai,” ucapnya.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat juga mendorong penguatan belanja modal yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur dengan manfaat jangka panjang. Pemerataan pembangunan jalan dan jembatan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, irigasi, pengendalian banjir, serta sarana pelayanan publik lainnya harus menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027.
“Penentuan lokasi pembangunan, menurut kami perlu didasarkan pada tingkat urgensi, kondisi infrastruktur, kebutuhan masyarakat, potensi ekonomi, serta kesenjangan akses pelayanan publik antar wilayah,” ujarnya.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat menegaskan pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 harus mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, pemerataan, dan keberpihakan kepada masyarakat.
“Kami juga meminta Pemprov Jabar memberikan jawaban yang jelas, lengkap, dan berbasis data terhadap berbagai pertanyaan serta catatan yang disampaikan. Jawaban tersebut diharapkan dilengkapi rincian alokasi anggaran, target keluaran, indikator hasil, lokasi kegiatan, kelompok penerima manfaat, hingga mekanisme pengawasan,” harapnya.
Melalui pembahasan APBD 2027, Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat berharap anggaran daerah benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat serta mendorong kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat.
